Soal Tes Uu no 20 Tentang Lalin

oleh
Soal Tes Uu no 20 Tentang Lalin

Soal latihan ujian kenaikan kelas PKN SMP: Undang - Undang yang memuat tentang sistem pendidikan nasional adalah .. ; a. uu RI No. 20 Tahun 2003 b. UU RI No. 20 Tahun.2004 c. UU RI No. 20 Tahun 2005 d. UU RI No. 20 Tahun 2006

Daftar Isi

1. Soal latihan ujian kenaikan kelas PKN SMP: Undang - Undang yang memuat tentang sistem pendidikan nasional adalah .. ; a. uu RI No. 20 Tahun 2003 b. UU RI No. 20 Tahun.2004 c. UU RI No. 20 Tahun 2005 d. UU RI No. 20 Tahun 2006


undang-undang republik indonesia nomor 2o tahun 2003

2. UU Koperasi yang berlaku saat ini adalah . a UU no.20 tahun 1992 . b UU no.25 tahun 1992. c UU no.20 tahun 2003. d UU no.25 tahun 2003


A.uu no.20 tahun 1992

3. UU Koperasi yang berlaku saat ini adalah . a UU no.20 tahun 1992 . b UU no.25 tahun 1992. c UU no.20 tahun 2003. d UU no.25 tahun 2003


C. UU no. 20 tahun 2003.

4. Dibawah ini yang merupakan landasa hukum HAM di Indonesia adalah... UU No.32 tahun 2004 UU No.39 tahun 1999 UU No. 19 tahun 1999 UU No. 20 tahun 2003 UU No. 23 tahu 2014


Jawaban:

UU NO.39 tahun 1999

Penjelasan:

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang ...Jadikan Jawaban terbaik ya^_^

Jawaban:

UU No.39 tahun 1999

Semoga Membantu√


5. Apakah isi UU no 20 tahun 2001


perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsitentang perubahan atas undang undang no 31 tahun 1999

6. 17, UU yg mengatur mengenai sistem pendidikan nasional yaitu,,, a.UU NO 20 THN 2003 B.UU NO 19 THN 2003 C, UU NO 20 THN 2002 D, UU NO 19 THN 2002 E, UU NO 18 THN 2000


A.)  UU NO 20 THN 2003
a.UU NO 20 THN 2003 

Juga ada UU no 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih di kenal dengan nama UUSPN

7. UU no 20 tahun 2003 mengatur tentang?


tentang sistem pendidikan nasional
maaf klo salah

8. uu no 20 tahun 1982 tentang pertahanan negara telah dicabut dan diganti dengan uu no...


Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002

9. UU NO 20 TAHUN 1982?


bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena ternyata seluruh rakyat Indonesia telah rela berjuang dengan penuh pengorbanan.UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1982
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang :a.bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena ternyata seluruh rakyat Indonesia telah rela berjuang dengan penuh pengorbanan; 
b.bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan keamanan negara, dalam rangka Wawasan Nusantara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; 
c.bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia merupakan bagian tidak terpisah dari ketahanan nasional yang perlu ditingkatkan dengan menghimpun dan mengerahkan kemampuan nasional, yang berintikan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang oleh negara, rakyat dan bangsa Indonesia, ialah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 
d.bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan dan upaya dalam bidang keamanan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara; 
e.bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang merupakan kehormatan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara; 
f.bahwa upaya pertahanan keamanan negara Republik Indonesia mencakup pembentukan dan penggunaan sumber daya manusia, pengamanan serta pendayagunaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan segenap prasarana fisik dan prasarana psikis bangsa dan negara; 
g.bahwa Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 646) yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 *5262 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia serta pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti; 
h.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pembangunan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara perlu ditetapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;Mengingat :1.Pasal 5 ayat (1 ), Pasal 1 0, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

10. uu no. 20 tahun 2003​


Jawaban:

Dalam UU ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip , yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 berisi tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pembahasan :

Dalam UU ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip , yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.


11. uu no 30 thn 2002 tentang...uu no 14 thn 1992 tentang...uu no 20 thn 2003 tentang...uu no 28 thn 1999 tentang...uu no 16 thn 2000 tentang...uu no 20 thn 2001 tentang...tolong dijawab dg bener semuanya, jangan ngeliat internet/mbah google. nanti pasti saya akan kasih yg terbaik.


uu no 30 tahun 2002 tentang = komisi pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai peniadaan unsur penuntutan dalam tugas kpk dikaitkan dengan dasar dan tujuan pembentukan kpk

UU no 14 tahun 1992 tentang = lalu lintas dan angkutan jalan

UU no 20 tahun 2003 tentang = sistem pendidikan nasional

UU no 28 tahun 1999 tentang = penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme

UU no 16 tahun 2000 tentang = undang undang tentang perubahan kedua atas undang undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

UU no 20 tahun 2001 tentang = perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

12. UU pengganti UU no 20 tahun 1982


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 1988TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa sesungguhnya Tentara Nasional Indonesia merupakan wadah tunggal perjuangan bersenjata rakyat Indonesia dengan asas Pancasila, berintikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; b.bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara, baik secara sukarela maupun wajib; c.bahwa persyaratan untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela, anggota Angkatan Bersenjata Republik lndonesia Wajib, dan anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, berdasarkan pengalaman dalam praktek sulit dilaksanakan dan merupakan kendala baik bagi warga negara untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk memperoleh calon anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seperlunya;


13. Penjabaran lebih lanjut mengenai aturan kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur dalam... A. UU No. 9 Tahun 1998 B. UU No. 39 tahun 1999 C. UU No. 20 tahun 2000 D. UU No. 20 tahun 2003


Jawaban:

A

Penjelasan:

undang-undang nomor 9 tahun 1998

Jawaban:

a. UU no. 9 tahun 1998

jelaskan penjabaran mengenai aturan kemerdekaan mengemukakan pendapat

semoga membantu


14. 24. Undang-undangyang mengaturtentang sistempendidikan nasionaladalah ...a. UU No. 20 Tahun2003b. UU No. 20 Tahun2004c. UU No. 25 Tahun2005d. UU No. 19 Tahun2006​


Jawaban: A

Penjelasan:

Semoga bermanfaat

Jawaban:

a. UU No. 20 tahun 2003

Penjelasan:

Isi UU No. 20 tahun 2003

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.


15. UU perpajakan yang mengatur pajak penghasilan adalah .... (A)UU No. 16 Tahun 2000 (B)UU No. 17 Tahun 2000 (C)UU No. 18 Tahun 2000 (D)UU No. 20 Tahun 2000 (E)UU No. 21 Tahun 2000


(A)UU No. 16 Tahun 2000

16. isi uu no.20 thn.2003


Sistem pendidikan nasional
Sorry klo salah

17. Bunyi UU No. 3 tahun 2002 dan UU No. 20 tahun 1982


UU no 3 tahun 2002 
tentang pertahanan negara

UU no 20 tahun 1982
tentang pertahanan keamanan negara

Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia

19. isi uu no 20 tahun 2003


Isinya tentang pendidikan atau sistem pendidikan nasional

20. Pengaturan tentang Kementerian Negara ada di dalam...a. UU No. 39 tahun 1999b. UU No. 38 tahun 2009c. UU No. 20 tahun 2003d. UU No. 32 tahun 2004e. UU No. 39 tahun 2008


e. UU No. 39 tahun 2008

21. uu yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat adalah............. A. UU NO 20 THN 2004 B. UU NO 21 THN 2000 C. UU NO 32 THN 2004 D. UU NO 33 THN 2004


d.UU NO 33 THN 2004(semoga bermanfaat)


22. Apakah isi UU no 20 tahun 2001


perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi

23. Isi dari UU no 3 tahun 2002 dan UU no 20 tahun 1982 tentang pertahanan negara?


uu no 3 tahun 2002 adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yg di wujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negarauu no 20 tahun 1982 “Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman”.

24. UU no. 20 tahun 2003 mengatur tentang


Dalam UU ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip , yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu  dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat  memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional
#Jadiakan yg terbrainlydong

25. UU ri tahun 2000 no 20


undang-undang nomor 20 tahun 2000
Tentang
perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

26. uu no.20 tahun 2001mengatur tentang


pemberantasan tindak pidana korupsi

27. 35. Landasan hukum yang mengatur otonomi daerah di Indonesia ialah ...A. UU No. 20 Tahun 2003.D. UU No. 2 Tahun 2015.B. UU No. 2 Tahun 2003.E. UU No. 20 Tahun 2015.C. UU No. 2 Tahun 2010​


Penjelasan:

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839


28. Isi dari UU no 20 tahun 1982


Berikut adalah isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu :

Pengertian sikap dan upaya bela negaraPertahanan Keamanan Negara adalah salah satu fungsi dari pemerintahan negaraJenis Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.Pembahasan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 adalah undang-undang yang mengatur tentang cara menahankan keamanan negara dari Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang pengertian sikap dan upaya bela negara

Isi UU No. 20 Tahun 1982Pengertian sikap dan upaya bela negara

Sikap bela negara adalah sikap dimana warga negara Indonesia yang dilandasi oleh rasa cinta terhadap tanah air untuk membela negara Indonesia dari berbagai ancaman.

Upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan warga negara sebagai bentuk nyata dari sikap bela negara.

Pertahanan Keamanan Negara adalah salah satu fungsi dari pemerintahan negara

Hal ini menyambung dan berkaitan dengan upaya-upaya untuk terhindar dari segala ancaman dan cara menghadapinya.

Jenis Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Jenis ini dibagi atas yaitu wajib, sukarela dan cadangan.

Anggota Angkatan Bersenjata Wajib adalah warga negara yang membantu pertahanan negara yang diwajibkan.

Anggota Angkatan Bersenjata Sukarela adalah warga negara yang membantu pertahanan negara dan bergabung dengan angkatan bersenjata secara sukarela.

Anggota Angkatan Bersenjata Cadangan adalah warga negara yang diikutsertakan dalam dua cara, baik itu sukarela dan wajib meski sebagai cadangan TNI.

Pelajari Lebih Lanjut

Materi tentang undang-undang dapat dilihat di :

https://brainly.co.id/tugas/20094142https://brainly.co.id/tugas/1242722

Detail Jawaban

Mapel : PPKN

Kelas : X SMA

Materi : Lembaga Negara

Kata Kunci : Undang-undang, UU no. 20 Tahun 1992

Kode Kategorisasi : 10.9

#TingkatkanPrestasimu

#OptiTimCompetition


29. uu no 20 tahun 2003uu no 3 tahun 2002


uu no 20 tahun 2003
==}Menimbang:

bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

uu no 3 tahun 2002

===}Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;b. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;c. bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera;d. bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai;e. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pertahanan Negara;
 


30. UU no.20 tahun 2001 tentang?


tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang peberantasan tindak pidana korupsi

31. uu no 20 tahun 1997 mengatur tentang


penerimaan negara bukan pajak

32. undang undang yg mengatur tentang sistem Pendidikan Nasional Indonesia tertuang dalam.... A. UU NO 20 TAHUN 2003 B. UU NO 20 TAHUN 2002 C. UU NO 20 TAHUN 2001 D. UU NO 20 TAHUN 2000 TOLONG BANTU YA


a UU NO 20 TAHUN 2003 A.UU No 20 Tahun 2003 A.UU No 20 Tahun 2003

33. isi UU No.20 tahun 2004


PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

34. apakah isi uu no 20 tahun 2003


tentang sistem pendidikan nasional

35. Isi dari UU no 20 tahun 1982


 Ketentutan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI

36. Pernyataan: 1. UU No 28 tahun 1999 2. UU No 31 Tahun 1999 3. UU No 20 Tahun 2001 4. UU No,. 30 Tahun 2002 UU Tentang Komisi Pemberastasan Korupsi apa?


1. UU No 28 tahun 1999 [Tentang negara bebas KKN]
2. UU No 31 tahun 1999 [Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi]
3. UU No 20 tahun 2001 [Revisi dari UU No 31 Tahun 1999]
4. UU No 30 Tahun 2002 [Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi]

Jadi, jawabannya pernyataan 4

Mohon maaf apabila ada kesalahan

37. Apa perbedaan UU no. 20 tahun 1982 dengan UU RI no. 1 tahun 1988?


UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UMUM.

MAAF KALAU SALAH

38. manfaat uu no 20 tahun 2003


uu no 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional berdasarkan pancasila
manfaatnya adalah Pendidikan nasional bermanfaat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

39. Dibawah ini yang merupakan landasa hukum HAM di Indonesia adalah... . UU No.32 tahun 2004 UU No.39 tahun 1999 UU No. 19 tahun 1999 UU No. 20 tahun 2003 UU No. 23 tahun 2014


Jawaban:

B. UU Nomor 39 tahun 1999

Penjelasan:

Salah satu landasan hukum HAM di Indonesia adalah UU Nomor 39 Tahun 1999.

✘ Sedangkan jika lihat pada opsi lain:

A. UU No. 32 tahun 2004 = Otonomi Daerah

C. UU No. 19 tahun 1999 = Konvensi ILO

D. UU No. 20 tahun 2003 = Sistem Pendidikan Nasional

E. UU No. 23 tahun 2014 = Perubahan tentang Otonomi Daerah


40. apakah perbedaan UU no 20 tahun 1982 dengan UU no 1 tahun 1988?


UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UMUM

Video Terkait

Kategori ppkn