Ketentuan perundang-undangan yg dilanggar

1. Ketentuan perundang-undangan yg dilanggar

Jawaban:

tentang perlindungan hewan langka

Penjelasan:

ituh sih menurut aku

2. berikan contoh tentang pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dan tentukan dampak dari pelanggaran tersebut

melanggar lalu lintas dan dampaknya mengakibatkan kecelakaan dan berbahaya bagi orang lainmembuang sampah sembarangan akan berdampak banjir
melanggar rambu lalu lintas akan mengakibatkan kecelakaan

semoga membantu

3. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar! Please answer!!!

Ketentuan Undang-Undang

Tentang pengertian Bahasa Indonesia, dalam UU No. 24/2009, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwaBahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, diatur dalam Pasal 26 hingga Pasal 45 yakni:

Pasal 26:

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.



Pasal 30:

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.

Pasal 31:

(1)Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. (Dalam penjelasan ayat (1( disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum public yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional

(2)Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya. Dalam penjelasan ayat (2) disebutkan bahwa Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Pasal 34

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.

Pasal 35

(1)Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.

(2)Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

Pasal 36

(1)Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.

(2)Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.

(3)Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

(4)Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 37

(1)Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.

(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia

Pasal 42

(1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

(2) Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.


Bagian Keempat

Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional

Pasal 44

(1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

(2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Yang dimaksud “bahasa internasional” adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antarbangsa.

Jawaban:tentang pelindungan terhadap hewan langka

Maaf kalo salah✌

Penjelasan:

4. Pada tahun 2015 Indonesia me­nyeleng­­­garakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pelaksanaan sampai penghitungan hasil pemilu kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Seluruh warga negara Indonesia harus melaksanakan peraturan dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, tetap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.Lembaga negara yang bertugas menyelesaikan permasalahan seperti kasus pada cerita di atas adalah ....a. mprb. dprdc. dprd. dpde. mk​

Jawaban:

e. mahkamah konstitusi.

5. dalam sistem pemerintahan presidensial,Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya,kecuali melanggar ketentuan hukum maka ia dapat dikenakan impeachment.Berdasarkan ketentuan undang-undang,yang berwenang memberikan putusan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum adalah

MPR... maaf kalau salah ya :>

6. berdasarkan pasal 10 undang-undang republik indonesia nomor 26 tahun 2000 penyelesaian terhadap kasus pelanggaran ham berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana proses penyidikan penangkapan dan penuntutan dilakukan oleh​

Jawaban:

Jaksa Agung

Penjelasan:

Dalam UU No. 26 Tahun 2000 hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdiri dari:

1.Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan.

2.Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan.

3.Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyelidikan.

4.Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan.

5.Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan.

6.Pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM.

Penjelasan:

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan berdasarkan KUHAP pasal 10 UU nomor 26 tahun 2000.

7. Sesorang warga Negara yang melanggar hokum, harus diadili perkaranya oleh pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dari system kekuasaan Negara, maka tindakan tersebut merupakan bagian dari kekuasaan...A.LegislativeB.EksekutifC.YudikatifD.KehakimanE.Kekuasaan Negara​

Penjelasan:

B.Eksekutif

maaf klo salah

8. Melalui undang undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan ham pelanggaran ham masa lau dapat diadili ketentuan ini menunjukkan undang undang nomor 26 tahun 2000 bersifat.... A.Khusus B.Remanen C.Universal D.Permanen E.Retroaktif

Jawaban:

C.Universal

Penjelasan:

Melalui undang undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan ham pelanggaran ham masa lau dapat diadili ketentuan ini menunjukkan undang undang nomor 26 tahun 2000 bersifat universal

9. Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Hal ini merupakan pengertian dari

Jawaban:

undang undang pegawai negeri sipil

10. Dari dua kasus di atas, lakukan analisis yang berkaitan dengan hal-halsebagai berikut:a. Faktor penyebab terjadinya dua kasus tersebut.b. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan.c. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar.d. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku.e. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut.​

Jawaban:

A.Faktor penyebab terjadinya dua kasus tersebut

Penjelasan:

maaf kalo salah

11. setiap pelanggaran hukum terhadap peraturan akan dikenai sanksi. setiap orang dianggap telah mengetahui keberadaan sebuah undang-undang sehingga seorang tersangka tidak dapat menolak untuk diadili dengan alasan ketidaktahuan mereka ketentuan ini sesuai salah satu unsur hukum yaitu hukum ?

ketentuan tersebut salah satu unsur hukum Memaksa

12. Jelaskan pengertian pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000

Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakanya.

13. Pembredelan media massa pada masa orde baru merupakan pelanggaran hak warga negara dalam menyampaikan dan memperoleh informasi. tindakan tersebut merupakan penyimpangan terhadap ketentuan jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 terutama dalam . . . .

Jawaban:

pasa pasal 28 F

yang berisi :

Pasal 28F, yang berbunyi : "setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia.”

14. Dimata hukum semua orang sama derajatnya, ketika seseorang melanggar hukum maka ia akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. demikian juga seorang anggota tni, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan tni menurut undang-undang, apabila melakukan pelanggaran hukum, maka ia akan diadili di

Jawaban:

™ LUTFIPRO CIVIC EDUCATION

Dari soal tersebut tentang Pengadilan

Maka ia akan diadili di Gedung Pengadilan(Tergantung Tingkatan Kasus yang dia perbuat seperti Pengadilan Tinggi,Pengadilan Negara) atau bisa juga ditindaklanjuti oleh Mahkamah agung

maaf kalo salah

15. Di mata hukum semua orang sama derajatnya ketika seseorang melanggar hukum maka ia akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku demikian juga seorang anggota TNI anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang apabila melakukan pelanggaran hukum maka ia akan diadili di​.?mohon bantuannya ya kaka:) mksih

Jawaban:

Diadili di Gedung Pengadilan (Tergantung Tingkatan Kasus yang dia perbuat seperti Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negara) atau bisa juga ditindak lanjutin oleh Mahkamah agung (MA)

Jawaban:

TNI yang melakukan tindak pidana diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Penjelasan:

maaf kalo salah

16. ketidakpedulian masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan munculnya perilaku pelanggaran HAM kondisi demikian merupakan salah satu penghambat penegakan HAM yang disebabkan oleh faktor A.tidak tegasnya aparat penegak hukum B.kesenjangan sosial dalam masyarakat C.sikap apatis masyarakat terhadap ketentuan yang berlakuD.sarana dan prasarana yang kurang mendukung tegaknya hukum E.hukum dan peraturan perundang-undangan yang kurang memadai​

Jawaban:

jawaban : b

Penjelasan:

maaf kalo salah

17. saat anda berdebat, anda meludahi lawan bicara anda. ini berarti anda.......a. melanggar aturan berdebatb. melanggar aturan moral yang diakui hukumc. melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlakud. merusak keamanan dan ketertiban umum

b.melanggar aturan moral yang diakui hukum

18. Kakak kakak mohon bantuannya, Carilah satu contoh pelanggaran HAM lalu identifikasi: 1. Judul kasus 2. Faktor penyebab 3. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan 4. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar

Jawaban:

1.judul meleawati rambu rambu lalu lintas dan menabrak tukang gojek

2.karena ngebut ngebut

3.hukum lalu lintas

4. gak tw cari sendiri

19. 1. faktor penyebab terjadinya kasus pembunuhan?2. jenis pelanggaran hukum yang dilakukan kasus pembunuhan?3. ketentuan perundang undangan yang dilanggar kasus pembunuhan?4. sanksi yang akan diterima kasus pembunuhan?5. solusi untuk mencengah terulangnya kasus pembunuhan?​

Jawaban:

1. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam.

2. - Tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP.

- Tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasi/pemberatan, diatur dalam pasal 339 KUHP.

- Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP.

- Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP.

- Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, diatur dalam pasa] 344 KUHP.

- Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri, diatur dalam pasal 345 KUHP.

3. Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana denganpidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

4. Tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasi/pemberatan, diatur dalam pasal 339 KUHP.

5. - Menjaga hubungan antar saudara.

- Tidak Mencemarkan nama baik siapapun.

- Selalu dekatkan diri dengan Tuhan Yesus Kristus.

Penjelasan:

'Semoga BERMANFAAT ya.'

'Jangan lupa KASIH BINTANG ya.'

'Jadikan saya jawaban TERBAIK ya.'

'Jangan lupa FOLLOW saya ya.'

20. Sejauhmana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang upaya hukum bagi korban sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat di Indonesia ?

1.    PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan  hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada rumusan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia vide Tap MPR No. XVII/MPR/1998.

Konsep hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi, pada awalnya tumbuh pada tataran nasional di Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Perancis pada abad ke-17 dan 18. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris, Virginia Declaration of Rights dan Declaration of Independence pada tahun 1776 di AS, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen pada tahun 1789 di Perancis, dan Bill of Rights pada tahun 1791 di AS. Instrumen-instrumen nasional ini menetapkan pokok-pokok yang sekarang dikenal sebagai human rights (hak asasi manusia).

Pada abad ke-19 dan dasawarsa awal abad ke-20, konsep hak asasi manusia (HAM) mulai berkembang di tataran internasional. Konsep ini sudah mulai dianut oleh komunitas bangsa-bangsa dalam melakukan hubungan di antara mereka. Upaya komunitas internasional untuk memantapkan pengakuan dan penghormatan HAM mencapai kulminasinya pada tanggal 10 Desember 1948 dengan diterima dan diproklamasikannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Deklarasi ini menetapkan hak dan kebebasan setiap orang yang harus diakui dan dihormati serta kewajiban setiap orang untuk dipenuhi.

Walaupun terlambat, lima puluh tahun setelah PBB memproklamasikan UDHR, lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan tonggak sejarah yang strategis dalam bidang HAM di Indonesia. Tenggang waktu setengah abad yang dirasa cukup lama menunjukkan bahwa betapa rumitnya bangsa ini dalam mengadopsi dan menyesuaikan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai mengenai HAM yang sudah dianut.

Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993 mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan di Indonesia, terbukti dengan banyaknya laporan dari masyarakat kepada Komnas HAM sehubungan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. Hal ini di satu sisi menunjukkan betapa besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap penegakan HAM, namun di sisi lain menunjukkan pula betapa prihatinnya bangsa Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di negeri ini.

21. Apa akibatnya jika ada warga negara melanggar ketentuan hukum dan undang-undang

diberikan sanksi seperti

kena dendadi penjara maaf kalau salah

22. Berdasarkan ketentuan undang undang yang berwenang memberikan keputusan bahwa presiden telah melanggar hukuman adalah A. Mahkamah agung B. Mahkamah konstitusi C. Dewan perwakilan rakyat D. Majelis permusyawaratan rakyat E. Komisi yudisial

B.Mahkamah konstitusi
*maaf klo salah

23. Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi. Pertanyaannya : Jelaskan jenis hukuman disiplin atau sanksi yang dapat dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil ?

Jawaban:

Penyelenggara Negara

Penjelasan:

Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis berupa surat peringatan dari SP 1 sampai SP 3 namun apabila tidak ada perubahan dapat dilakukan tindakan mutasi / perpindahan ke instansi lain sampai tindakan pemecatan secara tidak terhormat.

Demikian

#TetapCool

24. pemilik hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya, ketentuan ini diatur dalam undang undang hak

UU Hak Cipta
Bab X Penyelesaian Sengketa Pasal 56 point 1 

25. Pembredelan terhadap sejumlah media massa pada masa orde baru merupakan pelanggaran hak warga negara dalam memperoleh informasi. Tindakan tersebut merupakan penyimpangan terhadap ketentuan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terutama dalam pasal...

Terdapat pada pasal 2

26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia bersifat retro-aktif, akibatnya ....A. muncul pengadilan HAM Ad Hoc sebagaipengadilan HAM sementaraB. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000bertentangan dengan pasal 281C. pelaku pelanggaran HAM masa lalu tidakdapat dituntut atas dasar hukum yangberlaku surutD. pelanggaran HAM berat pada masa laludapat diadili dan ditindak berdasarkanketentuan dalam Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000​

Jawaban:

menurut saya A. muncul pengadilan HAM Ad Hoc sebagai pengadilan HAM sementara

Penjelasan:

maaf kalo salah

27. Dalam sistem pemerintahan presidensil, Presiden dan/atau wakil presiden tidak dapat di jatuhkan dalam masa jabatannya, kecuali melanggar ketentuan undang undang yang berwenang memberikan putusan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melanggar hukum adalah ...

MPR kalo gak salah nya

28. suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga HAM individu atau kelompok masyarakat untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan perundang undangan HAM disebut A.penegakan HAM B.Pelanggaran HAM C.Perlindungan HAM D.penanganan HAM

Jawabannya C .Perlindungan HAM

29. Kenapa penghindaran pajak(tax avoidance) tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di indonesia?

Karena yang dilakukan hanya menghindari pembayaran pajak, bukan untuk tidak membayarnya.. Contohnya seperti ia pindah lokasi .. Itu dilakukan hanya untuk mengundur waktu pembayarannya saja..

Maaf kalau salahkarena dia tidak punya uang

30. Dalam sistem presidensial,presiden dan/wakil presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya,kecuali melanggar ketentuan hukum maka ia dapat dikenakan impeachment.Berdasarkan ketentuan undang undang,yang berwenang memberikan putusan bahwa presiden dan/wakil presiden telah melanggar hukum adalah... A.Mahkamah agung. B. Mahkamah konstitusi C.komisi yudisial. D.DPR. E.MPR

A)mahkamah agung (MA)A.MA semoga membantu maaf kalo salah

31. dalam penerapannya, semua peraturan perundang - undangan dalam sistem hukum nasional mulai dari yang terendah tingkatannya, harus menjadi pedoman dan ditaati oleh semua pihak yang terkait. melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan berarti a. kurang memahami aturan hukum b. hukum itu harus dibatalkan c. hukum itu tidak berlaku d. melanggar hukum ​

Jawaban:

d melanggar hukum

Penjelasan:

pedoman peraturan harus dilaksanaakan

Jawaban:

D. melanggar hukum

maaf klo salah

32. Ketidakperdulian masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan munculnya perilaku pelanggaran HAM. Kondisi demikian merupakan salah satu penghambat penegakan HAM yang disebabkan oleh faktor??A.hukum dan peraturan perundang undangan yang kurang memadahiB.sarana dan prasarana yang kurang mendukung tegaknya hukumC.sikap apatis masyarakat terhadap ketentuan yang berlakuD.kesenjangan sosial dalam masyarakattidak tegasnya aparat penegak hukum​

Jawaban:

B. sarana dan prasarana yang kurang mendukung tegaknya hukum.

Penjelasan:

maaf kalo salah⭐

like dan follow ⚡

semoga membantu ✨

jawaban tercerdas ☀️

33. Gambar diatas menunjukkan salah satu ciri norma yaitu... A.bersifat dinamis B.dituangkan dalam bentuk tertulis C.merupakan hasil kesepakatan bersama D.memiliki sanksi bagi pelanggar ketentuan norma tersebut (Gambarnya buku berjudul"kitab undang undang hukum pidana")

D. memiliki sanksi bagi pelanggar ketentuan norma tersebutd.memiliki sanksi bagi pelanggar ketentuan norma tersebut.
itu jawabannya,maaf kalou salah,semoga bermanfaat

34. Sebutkan dan berikan contoh bentuk pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan NRI tahun 1945 dan undang-undang nomor 39 tahun 1999!

Jawaban:

Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. ...

Pembunuhan Munir. Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM. ...

Peristiwa Tanjung Priok. ...

Pembunuhan Marsinah. ...

Pelanggaran HAM di Aceh. ...

Bom Bali. ...

Pembantaian Rawagede. ...

Penculikan aktivis

Penjelasan:

Semoga membantu

35. 1. Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang …. * a. melalui prosedur yang ditetapkan lembaga tinggi negara berdasarkan Undang-Undang b. melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan c. melalui tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah d. berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku 2. Asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain asas kejelasan tujuan yang berarti .... *a. setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenangb. setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebutc. Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat mengembangkan kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegarad. setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai3.Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara hierarkis. Makna hierarki peraturan perundangan adalah peraturan yang …. *a. lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan di atasnyab. lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan di bawahnyac. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan n yang lebih rendahd. baru disahkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama4. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Peraturan Perundang-Undangan berfungsi, antara lain sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi ¬peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar ....a. diberi sanksi atau hukum ¬sesuai dengan ketentuan yang berlakub. diamati agar tidak mengulang pelanggaran hukum yang samac. dicabut hak hukumnya agar menjadi jera dan hukum ditegakkand. dinasehati dan diberi hukuman yang sesuai dengan keinginan petugas5.Bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya setingkat lebih rendah dari Peraturan Pemerintah menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah …. *a. Peraturan Daerah Provinsib. Peraturan Daerah Kabupaten/Kotac. Peraturan Presidend. Peraturan Bupati/Wali Kota​

Jawaban:

lupa jawabnya

hehe maaf ya jangan marah

36. pembredelan media massa pada masa orde baru merupakan pelanggaran hak warga negara dalam menyampaikan dan memperoleh informasi. tindakan tersebut merupakan penyimpangan terhadap ketentuan jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 terutama dalam . . .

Jawaban:

"Pasal 28F"

Penjelasan:

Pasal 28F berbunyi/berisi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Semoga Membantu :)

Jawaban:

pasal 28f

Penjelasan:

semoga membantu

37. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang hal tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum-hukum apa yang harus diterapkan dan sanksi apakah yang diberikan?​

Jawaban:

Tindakan yang Anda deskripsikan melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menghalangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di tempat umum yang sah. Berikut adalah beberapa hukum yang mungkin diterapkan tergantung pada yurisdiksi negara tertentu:

1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia: Banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat secara damai. Pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia dapat menjadi landasan hukum untuk tindakan peradilan.

2. Undang-Undang Kebebasan Berpendapat: Beberapa negara memiliki undang-undang yang secara khusus melindungi kebebasan berpendapat dan menghalangi intervensi yang tidak sah terhadap hak tersebut. Tindakan yang melanggar undang-undang semacam ini bisa diancam dengan sanksi hukum.

3. Undang-Undang Kekerasan atau Ancaman Kekerasan: Setiap negara memiliki undang-undang yang melarang tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap individu atau kelompok. Tindakan semacam ini dapat dianggap melanggar undang-undang terkait kejahatan dan kesusilaan, dan bisa menyebabkan hukuman pidana.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan yang melanggar hak warga negara untuk menyampaikan pandangan mereka secara damai dapat berbeda tergantung pada yurisdiksi dan tingkat keparahan pelanggaran. Beberapa sanksi yang mungkin diberlakukan termasuk:

1. Denda: Pelanggar dapat dikenakan denda sebagai sanksi atas tindakan mereka.

2. Hukuman Pidana: Pelaku tindakan dapat dijatuhi hukuman penjara atau tindakan pidana lainnya tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

3. Sanksi Administratif: Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif seperti larangan berpartisipasi dalam kegiatan politik atau publik, pencabutan izin, atau larangan bekerja di sektor tertentu.

Harap dicatat bahwa hukum dan sanksi yang berlaku dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengacu pada undang-undang yang berlaku di negara masing-masing untuk mendapatkan informasi yang tepat.

38. a a. Faktor penyebab terjadinya dua kasus tersebut. b. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. c. Ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. d. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku. e. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut.​

Jawaban:

maaf ini gak ada ceritanya ya

39. jelaskan yang di maksud pelanggaran ham yang di tentukan dalam undang-undang ham

HAM = Hak Asasi Manusia

setiap manusia memiliki banyak hak sejak ia dilahirkan didunia. co/ : hak berpendapat, hak hidup dengan nyaman, hak beragama, dsb.

intinya, ketika kita memiliki hak A, maka orang lain juga memiliki hak A juga, disitu kita akan mempelajari bagaimana cara saling menghargai satu sama lain agar tidak terjadi pelanggaran ham.

40. Peraturan perundang undangan mengharuskan setiap waraga negara, organisasi, badan usaha, dan lembaga untuk patuh dan melaksanakan ketentuan ketentuan yang ada di dalamnya; dan jika mereka melanggar, mau tidak mau, akan di jatihi sansksi atau hukuman. Hal ini menunjukan bahwa peraturan perundang undangan memiliki sifat........ A. ImperatifB. ImpresifC. EkspresifD. Persuasif

Memiliki sifat Persuasif.
maaf klo salah.