apa saja peraturan pp no.51 tahun 2009

1. apa saja peraturan pp no.51 tahun 2009

PP No 51 tahun 2009

1. UU NO 36 TAHUN 2014 Tentang Tenaga Kesehatan UU NO 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan UU NO 23 TAHUN 1992 Tentang Kesehatan PP NO 51 TAHUN 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasiaan

2. TENAGA DI BIDANG KESEHATAN TENAGA KESEHATAN ( 13 KELOMPOK) ASISTEN TENAGA KESEHATAN UU NO 36 TAHUN 2014, PASAL 8 : MINIMUM DIPLOMA TIGA : MINIMUM PENDIDIKAN MENENGAH KESEHATAN Tenaga kefarmasiaan Apoteker Tenaga Teknis kefarmasiaan

3. PELIMPAHAN TINDAKAN (UU NO 36 TAHUN 2014 PASAL 65) DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN, TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DAPAT MENERIMA PELIMPAHAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DARI TENAGAAPOTEKER. PELIMPAHAN TINDAKAN DILAKUKAN DENGAN KETENTUAN: 1. TINDAKAN YANG DILIMPAHKAN TERMASUK DALAM KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN YANG TELAH DIMILIKI OLEH PENERIMA PELIMPAHAN; 2. PELAKSANAAN TINDAKAN YANG DILIMPAHKAN TETAP DI BAWAH PENGAWASAN PEMBERI PELIMPAHAN; 3. PEMBERI PELIMPAHAN TETAP BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN YANG DILIMPAHKAN SEPANJANG PELAKSANAAN TINDAKAN SESUAI DENGAN PELIMPAHAN YANG DIBERIKAN; DAN TINDAKAN YANG DILIMPAHKAN TIDAK TERMASUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN TINDAKAN.

4. STANDAR PROFESI, STANDAR PELAYANAN PROFESI, STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (UU NO 36 TAHUN 2014, PASAL 66) SETIAP TENAGA KESEHATAN DALAM MENJALANKAN PRAKTIK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMATUHI STANDAR PROFESI, STANDAR PELAYANAN PROFESI, DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

5. PP NO 51 TAHUN 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAAN KEAMANAAN MUTU MANFAAT KHASIAT

6. PP NO 51 TAHUN 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAAN PEMBUATAAN PENGADAAN PENYIMPANAAN PENDISTRIBUSIAAN /PENYALURAAN PENGELOLAAN PELAYANAANPENGEMBANGAN Pengendaliaan mutu • Pelayanaan obat/resep • Pelayanan IO Obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika

7. PP NO 51 TAHUN 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAAN PENGADAAN PRODUKSI PENDISTRIBUSIAAN /PENYALURAAN PELAYANAAN Obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika

8. PP NO 51 TAHUN 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAAN DI INDUSTRI PRODUKSI Obat, bahan obat Obat tradisional, kosmetika 1 APA 3 APOTEKER • Pemastiaan mutu, • produksi, • pengawasaan mutu CPOB/CPKB SPO

9. PP NO 51 TAHUN 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAAN DISTRIBUSI PENDISTRIBUSIAAN 1 APA CARA DISTRIBUSI YANG BAIK SPO

10. PP NO 51 TAHUN 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAAN DI PELAYANAAN APOTEK PRAKTEK BERSAMA IFRSPUSKESMAS KLINIK TOKO OBAT 1 APA STANDAR PELAYANAN SPO suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien

11. PP NO 51 TAHUN 2009 PEKERJAAN KEFARMASIAAN DI PELAYANAAN • mengangkat seorang Apoteker pendamping yang memiliki SIPA; • mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien; dan • menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. PP NO 51 TAHUN 2009 TENAGA KEFARMASIAAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAAN APOTEKER STRA • Dikeluarkan oleh menteri • Memiliki sertifikat kompetensi STRTTK • Dikeluarkan oleh menteri • Rekomendasi dari apoteker SIPA/SIKSIK

13. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAAN PUSKESMAS PERATURAN MENTERI NO 74 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAAN DI PUSKESMAS APOTEK PERATURAN MENTERI NO 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAAN DI APOTEK RUMAH SAKIT PERATURAN MENTERI NO 72 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAAN DI RS Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian Meningkatkan mutu Keselamatan pasien Kepastiaan hukum PERATURAN MENTERI NO 73 TAHUN 2016

14. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAAN DI APOTEK APOTEK MANAJERIAL PERENCANAAN PENERIMAANPENGADAAN PENYIMPANAAN PEMUSNAHAANPENGENDALIAN PECATATAN DAN PELAPORAN FARMASI KLINIK PENGKAJIAAN RESEP DISPENSING PIO KONSELING HOME PHARMACY CARW PEMANTAUAN TERAPI OBAT MONITORING EFEK SAMPING OBAT

15. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAAN DI APOTEK PERENCANAAN PENERIMAANPENGADAAN PENYIMPANAAN PEMUSNAHAANPENGENDALIANPECATATAN DAN PELAPORAN pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat Jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima Wadah asli Nama Obat, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa. Kondisi yang sesuai Bentuk sediaan, kelas terapi, alfabetis. FEFO (First Expire First Out) dan FIFO (First In First Out) Sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Narkotika atau psikotropika Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Resep  5 tahun Berita acara Kartu stok baik (manual atau elektronik)  Nama Obat, ED, dan jumlah Pelaporan internal dan eksternal

16. TERIMA KASIH

2. PP NO. 19 TAHUN 1999 MEMUAT TENTANG PP NO. 41 TAHUN 1990 BERISI TENTANG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1999
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1990
TENTANG
MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER

3. PP NO. 27 TAHUN 1999 MEMUAT TENTANG, PP NO. 19 TAHUN 1999 MEMUAT TENTANG PP NO 41 TAHUN 1990 BERISI TENTANG

pp no. 27 tahun 1999 memuat tentang? analisis mengenai dampak lingkungan hidup. pp no.19 tahun 1999 memuat tentang?pengadilan pencemaran atau perusakan laut. pp no 41 tahun 1990 memuat tentang?masa bakti dan izin kerja apoteker

4. Perhatikan data berikut! 1. Pp no.17 tahun 1999 2. Pp no. 27 tahun 1999 3. Pp no. 19 tahun 1999 4. Pp no. 41 tahun 1999 Berikut termasuk peraturan pemerintah mengenai AMDAL dan pengendalian pencemaran udara ditunjukan nomor... A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 1 dan 4 E. 2 dan 4

D insyaallah bener....................................................

5. apa yang dimaksud dengan bunga simpanan koperasi menurut pp 15 tahun 2009​

Jawaban:

PP 15 Tahun 2009

Pasal 1

Yang dimaksud dengan "penghasilan berupa bunga simpanan" adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota.

Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha.

6. Dampak negatif dari perkembangan IPTEK terhadap air adalah pencemaran bahan yang terkenal dengan B3. Pengertian B3 diatur oleh PP, yaitu ... *a. PP No. 54 Tahun 2001b. PP No. 74 Tahun 2000c. PP No. 64 Tahun 2001d. PP No. 74 Tahun 2001e. PP No. 64 Tahun 2000​

Jawaban:

Menurut PP No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun atau disingkat B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup.

Penjelasan:

Menurut PP No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun atau disingkat B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sedangkan definisi menurut OSHA (Occupational Safety and Health of the United State Government) B3 adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

Pengelolaan Limbah B3

Adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3.

Peraturan Terkait Pengelolaan B3 :

Undang - Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, menghasilkan , mengangkut, mengedarkan, menyimpan, mamanfaatkan, membuang, mengolah, dan.atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3"

Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam kerangka Indonesia National Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup.

#Jangan lupa follow

7. ciri ciri jasa angkutan penumpang menurut pp no 41 tahun 1993

ciri² jasa angkutan penumpang menurut pp no 41 thn 1993 adalah saya tidak tau

8. Dasar hukum tentang Lambang RI, adalah....A. PP No. 66 tahun 1945B. PP No. 66 tahun 1951 C. PP No. 66 tahun 1955D. PP No. 66 tahun 1966​

Jawaban:

B

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU HEHE

Jawaban:

Pemerintah No. 66 Tahun 1951.

9. Apa saja pekerjaan kefarmasian apoteker pada yankes (pelayanan kesehatan) yang termuat dalam PP RI No. 51 Tahun 2009?​

Jawaban:

1.Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU YA❤️❤️❤️❤️❤️

10. definisi perlindungan lahan pertanian menurut UU RI no.41 tahun 2009

bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Tunjangan profesi guru, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.Kedua peraturan tersebut mengamanatkan tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan telah tersertifikasi. sejauh mana penilaian kalian terhadap 2 UU diatas

Jawaban:

guru lain jika iya mengerjakan peraturan tersebut

12. undang-undang RI yang menjelaskan tentang bendera ada pada undang-undanga. UU No 1 tahun 2009b. UU No 2 tahun 2009c. UU No 3 tahun 2009d. UU No 4 tahun 2009​

Jawaban:

tidak ada opsi jawaban

jawaban yang tepat adalah UU Nomor 24 tahun 2009

Penjelasan:

UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bendera Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia

13. Analisis perbedaan PP no 24 tahun 2005 dan PP No 71 Tahun 2010​

Jawaban:

PP No 24 Tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual, sedangkan PP 71 2010 menggunakan basis pencatatan akrual penuh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara laporan keuangan yang di disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual dan basis akrual penuh.

Penjelasan:

MAAF KALAU SALAH

Jawaban:

Penjelasan:

PP No 24 Tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual, sedangkan PP 71 2010 menggunakan basis pencatatan akrual penuh. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara laporan keuangan yang di disajikan berdasarkan basis kas menuju akrual dan basis akrual penuh.

14. dana tambahan penghasilan PNS, tunjangan profesi guru, dan bantuan operasional sekolah termasuk dana?

Jawaban: Dana penyesuaian.

15. Mengiikuti demo untuk menentang PP No. 37 tahun 2006 tentang tunjangan bagi anggota DPRD merupakan wujud pelaksanaan?

undang undang ya semoga

16. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki Periode usia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pernyataan tersebut berdasarakan undang-undang....a. UU No.41 Tahun 2009 Pasal 1b. UU No.43 Tahun 2009 Pasal 3c. UU No.40 Tahun 2009 Pasal 1d. UU No.44 Tahun 2009 Pasal 4​

Jawaban:

C. UU No.40 Tahun 2009 Pasal 1

Penjelasan:

semoga membantu:)

17. apa yang anda ketahui tentang profesi guru berdasarkan uu no 14 tahun 2015

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”. Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Gumelar dan Dahyat (2002:127) merujuk pada pendapat Asian Institut for Teacher Education, mengemukakan kompetensi profesional guru mencakup kemampuan dalam hal (1) mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, dan sebagainya, (2) mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik, (3) mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya, (4) mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai, (5) mampu menggunakan berbagai alat pelajaran dan media serta fasilitas belajar lain, (6) mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran, (7) mampu melaksanakan evaluasi belajar dan (8) mampu menumbuhkan motivasi peserta didik.

18. Contoh judul penelitian ""hubungan antara peningkatan tunjangan profesi dengan peningkatan kinerja guru sma kalimantan selatan."" berdasarkan contoh judul penelitian tersebut yang merupakan populasi penelitian adalah…a. peningkatan tunjangan profesib. peningkatan kinerja guruc. guru sma kalimantan selatand. seluruh guru di kalimantan selantane. hubungan tunjangan dengan kinerja​

Jawaban:

d. seluruh guru di kalimantan selatan

19. 18. badan hukum yang dinaungi oleh pemerintah dalam pengujian produk adalah...a. pp no. 102 tahun 2000c. pp no. 102 tahun 2003b. pp no. 102 tahun 2002d. pp no. 102 tahun 20041​

Jawaban:

C. pp no. 102 tahun 2002.

Penjelasan:

semoga membantu ya.

20. Jelaskan perbedaan antara pp no 27 tahun 1999 dengan pp no 27 tahun 2012 tentang AMDAL

Jawab :

AMDAL adalah singkatan dari Analisis Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan pembuat keputusan.

PEMBAHASAN :

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL merupakan analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi dan sosial budaya yang semuanya haruslah dilakukan secara menyeluruh. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Tujuan AMDAL adalah melakukan penjagaan rencana usaha atau kegiatan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan.  

AMDAL diatur dalam peraturan pemerintah. Dasar hukum AMDAL di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup” yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

Adapun perbedaan antara kedua Peraturan Pemerintah mengenai AMDAL ini antara lain :

• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

a. Durasi penilaian AMDAL sekitar 180 hari kerja, dokumen AMDAL terdiri atas 5 dokumen.

b. Penilaian AMDAL oleh komisi penilain AMDAL cenderung mereduksi makna AMDAL sebagai kajian ilmiah.

c. Terdapat kesulitanterhadap upaya penegakan hukum atas pelanggar Amdal & UKL-UPL (Kajian Lingkungan Hidup) mengingat amdal & UKL-UPL adalah bukan keputusan TUN.

d. Terdapat ruang untuk keterlibatan masyarakat.

e. AMDAL dan UKL-UPL masih dipandang sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat “dibuat bagus, tidak dibuat tidak apa-apa”.

• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup”

a. Kemajuan Mendasarnya adalah Streamlining Proses AMDAL. Durasi penilaian AMDAL sekitar 125 hari kerja, dokumen amdal terdiri atas 3 dokumen.

b. Kemajuan Mendasarnya adalah Mengembalikan Kaidah Amdal sebagai  Kajian Ilmiah. Dengan memperkuat peran dan kompetensi tim teknis dalam penilaian AMDAL.

c. Kemajuan Mendasarnya adalah Memberikan Ruang Penegakan Hukum atas Pelanggar Amdal-UK-UPL. Dengan skema izin lingkungan yang merupakan keputusan TUN yang enforceable dan memiliki konsekuensi hukum atas pelanggarannya sesuai dengan yang diatur dalam UU 32/2009.

d. Kemajuan Mendasarnya adalah Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat. Dengan terdapat 3 kali pengumuman dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka ruang masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat akan lebih luas.

e. Kemajuan Mendasarnya adalah Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan. Dengan terbitnya PP ini maka banyak konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pemrakarsa apabila terlibat dalam pelanggaran AMDAL & UKL-UPL.

Jadi, perbedaan dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup” dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL merupakan bentuk pembaharuan yang lebih mengarahkan kepada sanksi hukum terhadap kelalaian lingkungan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelajari lebih lanjut :

https://brainly.co.id/tugas/18738972

https://brainly.co.id/tugas/9943340

DETIL JAWABAN

MAPEL : Biologi

KELAS : 10

MATERI : Ekologi

KATA KUNCI : Pengertian AMDAL, Isi dan Perbedaan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup” dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL

KODE SOAL : 4  

KODE KATEGORISASI : 10.4.10

21. UU yang mengatur mengenai narkotika. A.UU no 15 tahun 2009 B.UU no 25 tahun 2009. C.UU no 30 tahun 2009. D.UU no 35 tahun 2009

Jawabannya D.) UU no 35 tahun 2009
Semoga membantu

22. Bagaimana pandangan bapa/ibu tentang tunjangan profesi bagi pengembangan profesionalisme guru?

Menurut saya, saya setuju dengan tunjangan profesi bagi pengembangan profesionalisme asalkan
1. keberadaannya benar2 mampu menyukseskan/mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. mampu mencetak generasi yg berbudi pekerti/akhlaknya baik/sopan.
3. mampu membuat para pengajarnya semakin semangat mengajar dan semakin profesional.
4 diharapkan guru2nya cerdas dan muridnya juga cerdas.
5. guru sejahtera makmur, smangatnya mengajar dan mendidiknya pun tidak menjadi luntur
4. tidak disalahgunakan, guru dan siswa menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Kesimpulannya:
Memang sudah sepantasnya guru pencetak generasi bangsa yg hebat layak mendapat penghargaan dengan memperoleh tunjangan profesionalisme guru asalkan mampu jg mengemban amanat untuk mensukseskan tujuan bangsa sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

Apabila amanah tersebut tidak diusahakan/ tidak dilaksanakan maka itu akan menjadi urusan manusia/guru yg mendpt sertifikasi dengan Allah SWT (Habluminallah).

23. Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan untuk tunjangan profesi guru (TPG) yang berasal dari...

Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan untuk tunjangan profesi guru (TPG) yang berasal dari APBN. TPG atau Tunjangan Profesi Guru ini ditrasfer pemerintah melalui APBN ke APBD melaui mekanisme dana transfer daerah, serta melalui APBN ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbud.

Pembahasan

APBN atau Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara merupakan daftar yang berisi rencana pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan membuat daftar-daftar prioritas anggaran. seperti fungsi distribusi dan alokasi yang dimiliki APBN, untuk menunjang profesi guru, pemerintah pusat membuat anggaran yang kemudian ditrasfer ke APBD untuk disalurkan kepada guru-guru di daerah yang memiliki hak atas tunjangan tersebut.

Fungsi distribusi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian seperti pemerataan pendapatan antar daerah, sehingga tidak ada lagi kesenjangan pendapatan.

Guru merupakan profesi yang sangat penting bagi kecerdasan bangsa, karena guru berada di lini paling depan dunia pendidikan yang dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

APBN memiliki jangkauan yang luas sehingga fungsi-fungsi APBN ini mengacu pada semua lapisan masyarakat atau secara makro untuk kesejahteraan mereka, adapun fungsi-fungsi APBN meliputi :

Fungsi alokasi.Fungsi distribusiFungsi stabilitasFungsi regulasi.Fungsi pengawasanFungsi perencanaanFungsi otorisasiPedoman pemerintahTolak ukur pemerintah.Pelajari lebih lanjut

1. Materi tentang fungsi otorisasi APBN https://brainly.co.id/tugas/21040792

2. Materi tentang dampak APBN 2018 terhadap perekonomian Indonesia https://brainly.co.id/tugas/21148965

3. Materi tentang pengeluaran dan penerimaan APBN dengan prinsip berimbang brainly.co.id/tugas/18566423

-------------------------------------

Detil Jawaban

Kelas : XI (2 SMA)

Mapel : Ekonomi

Bab : APBN dan APBD dalam Pembangunan Ekonomi

Kode : 11.12.6

Kata Kunci : APBN, TPG.

24. Lambang burung garuda Pancasila diatur dalamA. PP No. 50 Tahun 1955B. PP No. 60 Tahun 1956C. PP No. 65 Tahun 1960D. PP No. 66 Tahun 1951​

Jawaban:

D. PP No. 66 Tahun 1951

Penjelasan:

burung garuda menjadi lambang negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tanggal: 17 Oktober 1951 tetapi telah berlaku tanggal 17 Agustus 1950 berbentuk burung garuda yang di dadanya tergantung perisai dengan 5 simbol yang lazim disebut Pancasila

25. PP. Nomor 41 Tahun 2007 adalah tentang....

organisasi perangkat daerahPP. Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

26. sedangkan landasan operasional kementrian RI diatur dalam....a) UU no. 39/2008 dan PP no. 45/2009b) UU no. 39/2008 dan PP no. 46/2009c) UU no. 39/2008 dan PP no. 47/2009d) UU no. 39/2008 dan PP no. 48/2009e) UU no. 39/2008 dan PP no. 49/2009​

Jawaban:

c) UU no. 39/2008 dan PP no. 47/2009

Penjelasan:

27. PP No. 41 tahun 1990 berisi tentang apa?

PP no. 41 tahun 1990 berisi tentang Masa bakti dan Izin kerja Apoteker...

28. 1. Sebutkan Prinsip-prinsip Profesi guru ? 2. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan Guru mencakup 3 hal yaitu ? 3. Apa pendapat saudara mengenai kebijakan pemerataan guru di indonesia pada era revolusi industri 4.0 ?

Jawaban:

Memiliki kompetensi yg di perlukan

memiliki bakat,minat, Panggilan jiwa, dan idealisme.

Penjelasan:

maaf kalau salah

maaf cmn bisa jawab satu aja.

29. Uraikan kompetensi yang harus dimiliki guru berdasarkan PP No. 19 tahun 2005!​

Penjelasan:

bahwa siswa siswi indonesia berhak mendapatkan pelayanaan dari guru.pengajaran yang kompetitip dan berhak mendapatkan fasilitas yang layak.

30. Menurut kalian apakah profesi ars diuntungkan dengan adanya uu 36 tahun 2009​

Jawaban:

menguntungkan

Penjelasan:

..............gk tau

31. 19. Hak warganegara mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat diatur dalam undang-undang yaitu...a. No.23 Tahun 2009c. No.42 Tahun 2009b. No.32 Tahun 2009d. No.52 Tahun 2009​

Jawaban:

b. no 32 tahun 2009

Penjelasan:

semoga membantu

follow dan jadikan jawaban tercerdas

32. 11 Peraturan yang mengatur tentang StandarNasional adalah ....a. PP No. 102 Tahun 2000b. PP No. 102 Tahun 2002c. PP No. 12 Tahun 2000d. PP No. 102 Tahun 2002e. PP No. 12 Tahun 2002​

Jawaban:

a. PP No. 102 Tahun 2000

Penjelasan:

semoga bermanfaat

33. PP No. 41 Tahun 1999 Bab 2 pasal 3 dibuat oleh...

majelis permusyawaratan rakyat

34. konsep ekonomi kreatif yang digunakan dalam desain induk ini mengacu pada? a invers No 10 tahun 2009 B Inpres no 6 tahun 2009 C Inpres No 8 tahun 2009 D Inpres No 7 tahun 2009​

Jawaban:

B. inpres no 6 tahun 2009

35. Simbol Negara Indonesia diatur pada Undang- Undang .... a. No. 21 Tahun 2009 b. No. 22 Tahun 2009 c.No. 23 Tahun 2009 d. No. 24 Tahun 2009 ​

Jawaban:

d. 24 Tahun 2009

Penjelasan:

Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diterbitkan dan disahkan pada 9 Juli 2009.

36. bendera negara di atur didalam UUD 1945 pasalA. 35 UU no 24/2009,dan PP No. 40/1959B. 35 UU no 24/2009,dan PP No.40/1958C. 35 UU no 24/2009,dan PP No. 40/1948D. 35 UU no 24/2009,dan PP No. 40/1968​

Jawaban:

bantu jawab

B. 35 UU no 24/2009,dan PP No.40/1958

Jawaban:

B. 35 UU no 24/2009, dan PP No. 40/1958

37. Dalam PP no 66 tahun 1951 dan ditegaskan dalam UU 24 tahun 2009 menjelaskan tentang?

Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

38. Sebutkan pengertian Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam berdasarkan UUD No.41 tahun 1999 dan PP No. 34 tahun 2002!​

Jawaban:

bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip good governance dan pengelolaan hutan lestari

maaf kalo salah

39. mengatur tentang apakah peraturan pemerintah (pp) nomor 41 tahun 1999

Mengatur tentang pengendalian pencemaran udara

40. 24. Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam a. PP No. 7 Tahun 2006 b. PP No. 8 Tahun 2006 c. PP No. 7 Tahun 2007d. PP No. 8 Tahun 2008​

Jawaban:

No 1 Tahun 2004

Penjelasan:

Hasil nyarii bukan asal